Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kita melihat praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)? Praktik tersebut mungkin saja pernah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang harus kita lakukan?
Dari buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi yang diterbitkan KPK, ada lima peran masyarakat dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
-
Katakan Tidak pada Korupsi
Banyak cara untuk menghindari korupsi, salah satunya dengan memulai dari diri sendiri. Seperti yang dikutip dari tulisan Rhenald Kasali pada buku Self Driving, “mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai sekarang!” adalah hal yang dapat digunakan untuk diri sendiri untuk tidak terjerumus pada tindak pidana korupsi. Tidak perlu mengikuti arus yang tidak baik, banyaknya korupsi itu dimulai dari satu orang, lalu bertambah satu dan terus bertambah. Mulailah dari diri sendiri untuk antikorupsi, jika satu orang melakukan hal tersebut, lalu satu lainnya juga mengikuti, dan seterusnya, maka akan ada banyak rakyat Indonesia yang memegang prinsip kejujuran hingga korupsi menjadi cerita lalu.
Korupsi termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada berbagai jenis-jenis korupsi dan aturannya. Jangan sampai korupsi karena tidak tahu, segera cari tahu dan baca dari sekarang!
-
Berlatih untuk Memiliki Integritas
Integritas merupakan kejujuran atau melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang dikatakan, selaras dengan hati nurani, dan sesuai dengan norma yang berlaku sehingga memancarkan kewibawaan. Berlatih untuk memiliki integritas, karena seseorang yang antikorupsi harus memiliki integritas yang kuat.
Ada Sembilan nilai integritas untuk mencegah korupsi yang dirumuskan KPK, yaitu:
- Jujur
- Mandiri
- Tanggung jawab
- Berani
- Sederhana
- Peduli
- Disiplin
- Adil
- Kerja Keras
Sembilan nilai integritas tersebut disingkat sebagai “Jumat Bersepeda KK”.
Nilai integritas tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk diajarkan kepada orang lain, keluarga sebagai orang terdekat, teman, hingga lingkungan.
Orang yang memiliki integritas, pengakuannya akan selaras dengan tindakan, perasaan, dan perilakunya hingga menimbulkan wibawa pada orang tersebut. Ia akan tetap jujur, walaupun tidak ada siapapun di sekitar yang melihat kejujurannya.
-
Laporkan Tindak Pidana Korupsi
Pelaporan untuk tindak pidana korupsi tidaklah sulit! Situs KPK sangat mudah untuk diakses. Selain itu, masyarakat mungkin saja khawatir terkait dengan keselamatan dan keamanannya. Jangan khawatir sebab KPK akan melindungi identitas pelapor, karena pelapor adalah aset KPK. Serta, identitas pelapor bukanlah hal yang utama karena KPK akan tetap menerima laporan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang berasal dari sumber anonim.
KPK mengatakan pelaporan masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam terbongkarnya kasus-kasus korupsi di Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga kasus kelas kakap. Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Tomi Murtomo, mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu sebagian besar atau 100% dari pengaduan masyarakat.
Maka dari itu, peran masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi sangat penting. Setelah adanya laporan, KPK akan melakukan analisis dan menelaah kembali laporan tersebut, apakah sudah memenuhi unsur 5W2H (who, what, when, where, why, how, dan how much) atau belum dan apakah ada klarifikasi atas informasi tersebut. Setelah dianalisis dan ditelaah, KPK baru akan menindaklanjuti laporan dengan cara melakukan penindakan berupa pulinfo atau tangkap tangan, mencari informasi tambahan, melakukan upaya pencegahan dan meneruskannya ke unit kerja lain, berkoordinasi dengan instansi lain, dan melakukan pengarsipan.
-
Perbaiki Sistem
Masyarakat dapat ikut berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Terutama bagi pemangku-pemangku jabatan baik di pemerintahan ataupun perusahaan yang membuat regulasi dapat ikut serta dalam melakukan perbaikan sistem secara langsung. Masyarakat umum juga dapat ikut serta memberikan kontribusi untuk perbaikan sistem dengan melakukan pemantauan layanan publik, kajian terkait layanan publik, menyampaikan rekomendasi ataupun pendapat kepada pemerintah, dan membangun manajemen antikorupsi di lingkungan masing-masing.
Perbaikan sistem bertujuan untuk menutup celah-celah korupsi yang dapat dimanfaatkan oleh para koruptor.
-
Kampanye dan Edukasi
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak dapat dilakukan seorang diri. Maka, nilai-nilai antikorupsi dan integritas harus disebarkan ke masyarakat. Kampanye dan edukasi antikorupsi tidak harus selalu dengan sosialisasi yang serius, tetapi juga bisa melalui media seni yang menjadi pemantik kesadaran antikorupsi, seperti lagu, puisi, drama, film, dongeng, dan sebagainya.
Setiap masyarakat Indonesia memiliki potensi menjadi agen perubahan antikorupsi, yang perlu dilakukan hanyalah memunculkan kesadaran bahwa Indonesia yang lebih baik bisa diwujudkan dengan bantuan KPK. KPK memiliki wadah bagi masyarakat yang ingin terlibat aktif dalam kampanye antikorupsi, yaitu dengan menjadi menjadi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) atau Ahli Pembangun Integritas (API). Paksi dan API merupakan insan yang kompeten dalam menyampaikan kampanye antikorupsi, kolusi, dan nepotisme karena telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK.
Menyambut pemilu 2024, KPK juga sudah mulai melakukan kampanye dan edukasi kepada calon-calon wakil rakyat dan partai-partainya. Tidak menutup kemungkinan juga KPK akan melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk panitia-panitia pemilu. Yuk, hindari korupsi mulai dari diri sendiri! Caranya tidak sulit, kita bisa mulai dengan mempelajari mengenai gerakan antikorupsi pada situs Pusat Edukasi Antikorupsi atau ACLC KPK. Si situs tersebut, kita juga bisa mempelajari banyak hal mengenai nilai-nilai integritas yang penting dalam pencegahan korupsi. Semoga bermanfaat!